Anggaran MBG Kembali Diefisiensikan, Pemerintah Pastikan Gizi Tetap Terjaga

Pemerintah kembali melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran program tersebut akan kembali dipangkas hingga berada di bawah alokasi saat ini sebesar Rp268 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai konferensi pers di Gedung Juanda, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Menurutnya, keputusan efisiensi merupakan hasil pembahasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang sebelumnya melaporkan adanya peluang penghematan lebih lanjut dalam pelaksanaan program.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak akan berdampak pada kualitas makanan maupun kandungan gizi yang diterima para penerima manfaat. Pemerintah memastikan standar menu tetap dipertahankan agar tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetap tercapai.

Sebelumnya, anggaran MBG telah mengalami penyesuaian dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara. Kini, evaluasi lanjutan kembali dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain melakukan efisiensi, Kementerian Keuangan juga akan memperkuat pengawasan pelaksanaan Program MBG di daerah. Sebuah tim khusus akan dibentuk dengan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Tim tersebut bertugas memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk penggunaan anggaran di lapangan. Hasil pemantauan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program.

Langkah ini diambil setelah Badan Gizi Nasional menyampaikan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengawasan operasional di daerah. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin efisien, transparan, dan akuntabel, tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas layanan, melainkan memastikan program strategis nasional tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan dengan tata kelola yang semakin baik.